Detail Aspirasi

24 Apr 2013

Berkas akte nikah

Nama saya edy warga jakarta. saya sudah menikah (ada akte nikah) akan tetapi istri sudah lama kabur. kemudian sya ingin menikah kembali. dimana pasangan saya bukan warga jakarta
ada beberapa hal yg saya mau tanyakan.
1. apakah bisa melakukan pernikahan ke 2 tanpa mengurus surat cerai yg pertama?
2. surat apa saja yg di perlukan untuk mengurus kepindahaan pasangan saya?
3. bisakah nama dia di masukan dalam KK saya dengan stastus  sebagai istri juga (dimana sya tdk membuat surat nikah yg ke 2)?
4. apabila sya mempunyai anak dr pasangan baru sya & kemudian sy tdk mempunyai akte nikah, apakah anak saya bs di buat akte lahir nya & kemudian masuk dalam KK saya?


sebelum dan sesudah nya saya ucap kan Terimah kasih.

Sumber :  edy lie <[email dirahasiakan]>

Respon SKPD Terkait

Terimakasih atas informasi yang Saudara berikan

Sehubungan dengan ini kami dapat sampaikan bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah mengurus perceraian karena dengan pengurusan perceraian baik di pengadilan negeri maupun pengadilan pengadilan agama (Islam). Jika tidak dilakukan maka hal yang Saudara tuliskan selanjutnya akan menjadi sulit untuk dilakukan. Sesuai dengan Pergub Nomor 93 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal66
Persyaratan untuk peneatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Surat Keterangan dari Lurah sesuai domisili yang bersangkutan;
b. Surat pemberkatan perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan
Penghayat Kepereayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat
Kepereayaan bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh)
hari sejak terjadinya perkawinan;
e. KK dan KTP suami dan istri;
d. Foto berwarna suami dan istri berdampingan ukuran 4 x 6 em sebanyak
5 (lima) lembar;
e. Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;
f. Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/istri bagi mereka
yang pernah kawin;
g. Pencatatan perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakan
perkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui proses
Penetapan Pengadilan Negeri;
h. Legalisasi dari pemuka agama/pendeta/penghayat kepereayaan di tempat
terjadinya perkawinan bagi peneatatan perkawinan yang melampaui batas
waktu;
i. Dua orang saksi yang memenuhi syarat;
j. Bagi mempelai yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada
izin dari orang tua;
k. Surat Izin Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah usia 21 (dua
puluh satu) tahun, apabila tidak mendapat persetujuan dari orang tua;
I. Sura! izin Pengadilan Negeri apabila calon mempelai pria di bawah usia 19
(sembilan belas) tahun dan wanita di bawah usia 16 (enam belas) tahun;
m. Surat Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap bila ada sanggahan;
n. Dispensasi Camat apabiia pelaksanaan pencatatan perkawinan kurang
dari sepuluh hari sejak tanggal pengajuan permohonan;
o. Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan disahkan dalam perkawinan,
apabila ada;
p. Pengumuman perkawinan;
q. Akta Perjanjian Perkawinan dari Notaris yang disahkan pada saat
pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat pada Dinas dan Suku
Dinas;
r. Surat Izin dari Komandan bagi anggota TNI dan POLRI ; dan
s. Bagi Orang Asing melampirkan dokumen
1. Paspor;
2. KITAP/KITAS Dokumen dari imigrasi;
3. SKLD Dokumen dari kepolisian;
4. KTP/KKISKTI/SKDS Dokumen pendaftaran Orang Asing dari Dinas; dan
5. Surat Izin dari Kedutaan/Perwakilan dari Negara Asing.

Jelas diatas diperlukan Kutipan akta Perceraian atau Kematian  bagi yang pernah menikah.

Pasal76


Persyaratan untuk pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) adalah sebagai berikut :
a. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekualan hukum lelap;
b. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
c. Asli dan Fotokopi KK dan KTP; dan
d. Bagi Orang Asing melampirkan Asli dan Fotokopi dokumen antara lain:
1. Paspor; dan
2. Dokumen Imigrasi.


Pasal 77
(1) Tata cara penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI sebagaimana dimaksud
da.lam Pasal 75 ayat (3) adalah sebagai berikut :
a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Pencatatan Perceraian
di Suku Dinas (F-2.19);
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data permohonan;
c. Petugas registrasi melakukan perekaman dalam database penduduk;
d. Petugas registrasi mencatat ke dalam register akta perceraian;
e. Petugas registrasi membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan
yang bersangkutan;
f. Kepala Suku Dinas menerbitkan register akta dan 2 (dua) Kutipan Akta
Perceraian; dan
g. Pemohon menerima Kutipan Akta Perceraian, sebagai dasar untuk perubahan
dokumen KK dan KTP.
(2) Tata cara penerbitan Kutipan Akta Perceraian Orang Asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) adalah sebagai berikut :
a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Pencatatan Perceraian di
Dinas (F-2.19) ;
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data permohonan;
c. Petugas registrasi mencatat dan merekam data perceraian ke dalam database;
d. Kepala Dinas menerbitkan register akta dan 2 (dua) Kutipan Akta Perceraian;
dan
e. Pemohon menerima Kutipan Akta Perceraian, sebagai dasar untuk perubahan
dokumen KK dan KTP.

Demikian informasi ini disampaikan, semoga bermanfaat

Terima Kasih

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta (30 Apr 2013)